Keterampilan para personil WIKA dalam industri konstruksi telah mendorong Perseroan untuk memperdalam berbagai bidang yang digelutinya dengan mengembangkan beberapa anak perusahaan guna dapat berdiri sendiri sebagai usaha yang spesialis dalam menciptakan produknya masing-masing. Pada tahun 1997, WIKA mendirikan anak perusahaannya yang pertama, yaitu PT Wijaya Karya Beton.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk, tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa, serta upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data primer, data sekunder dan tersier. Metode analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini disimpulkan dengan menggunakan reduksi data dan mengambil kesimpulan.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jaasa PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) adalah merupakan perjanjian pemborongan, yaitu hubungan yang terjadi antara pengguna jasa pemborongan dan penyedia jasa pemborongan adalah hubungan hukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu bagi pengguna jasa pemborongan dan sebagai kompensasinya penyedia jasa pemborongan mendapatkan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan (Pasal 1601 KUHPerdata). Tanggung jawab pelaksanaan kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa antara lain adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam kontrak perjanjian pemborongan dan menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan, dan alat pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan. Upaya-upaya yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan perjanjian pemborongan dilakukan secara musyawarah. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu badan arbitase. Keputusan badan arbitrase ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama. Apabila putusan Badan Arbitrase tidak dapat diterima oleh para pihak maka perselisihan akan diteruskan dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pengadaan , PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk