KHI menjelaskan bahwa anak dari hasil hubungan luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Kondisi yang demikian itu, kontradiktif dengan UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002 yang mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan oleh kedua orang tuanya bukan ibunya saja. Terjadi bias gender pada konsep hukum Islam (fiqh), anak luar perkawinan (zina) menjadi tanggung jawab ibunya dengan hanya bernasab pada ibunya saja, sehingga secara yuridis gugur kewajiban ayahnya untuk memberikan nafkah, warisan dan menjadi wali anak tersebut. Hubungan nasab anak di luar perkawinan Di dalam pasal 44 UU no 1 tahun 1974 menurut persektif maqasih syari’ah. Dalam UU tersebut bahwa seorang suami meyangkal istrinya atas apa yang dikandung/ di lahirkannya. Sehingga bagaimana hubungan nasab anak tersebut dan bagaimana atas perlindungan menurut perspektif maqasid syari’ah.
Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah hubungan nasab anak di luar perkawinan di dalam pasal 44 UU no 1 tahun 1974 menurut perspektif maqasid syari’ah?
Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu library research. Data primer yang digunakan adalah dokumen-dokumen, kitab-kitab fiqh. Data-data yang terkumpul disusun dan disitematisir dan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan ushul fiqh dan metode analisis.
Setelah pembahasan dilakukan, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai nasab dengan ibu kandungnya dan keluarga dari ibunya dan dalam perspektif maqasid syari’ah bertujuan untuk memberikan perlindungan secara aktif-ofensif terhadap jiwa anak meskipun sang anak tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, namun majlis hakim mewajibkan ayahnya secara hukum untuk nafkah sampai anak tersebut dewasa. Dengan tujuan kemaslahatan anak, agar memperoleh kasih saying, perawatan dan pendidikan dari ayah dan ibunya secara utuh kepada anak tersebut.