PAKPAHAN, ELVIRA FITRIYANI (2017) REKONSTRUKSI PENGATURAN OBLIGASI DI PASAR MODAL INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (80kB) | Preview Download (80kB)
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Baca Disini (12kB) | Preview Download (12kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (27kB) | Preview Download (27kB)
Preview	Text BBA I_1.pdf Baca Disini (276kB) | Preview Download (276kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (271kB) | Preview Download (271kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (265kB) | Preview Download (265kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (124kB) | Preview Download (124kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (263kB) | Preview Download (263kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (40kB) | Preview Download (40kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (71kB) | Preview Download (71kB)

Abstract

Kontrak perwaliamanatan yang merujuk pada ketentuan khusus tentang
jaminan yang diatur oleh Bapepam/OJK seperti pada angka 4 huruf E Kep.
Bapepam-LK No.412/BL/2010 dinilai masih terlalu umum. Ketentuan tentang
jaminan pada angka 4 huruf E Kep. Bapepam No.412 hanya sebatas ketentuan
yang bersifat informasi, bukan suatu keharusan. Kata Jaminan (jika ada) tidak
memberikan kepastian hukum bagi investor obligasi apabila terjadi gagal bayar.
Beberapa perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pernah dinyatakan gagal
membayar bunga maupun pinjaman pokok obligasi perusahaan hampir setiap
tahunnya. Kasus gagal bayar tersebut menunjukkan bahwa beberapa perusahaan
telah melakukan wanprestasi terhadap para investor pemegang obligasi sesuai
perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya dalam kontrak
perwaliamanatan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah
Bagaimana pelaksanaan pengaturan obligasi di pasar modal Indonesia yang
berbasis nilai keadilan. Mengapa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan
pengaturan obligasi di pasar modal Indonesia. Bagaimana rekonstruksi pengaturan
obligasi di pasar modal Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Dengan metode
penelitian yuridis sosiologis. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah
Teori Keadilan Bermartabat sebagai Grand Theory, Teori Perlindungan Hukum
sebagai Middle Range Theory dan Teori Perjanjian sebagai Applied Theory.
Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengaturan obligasi di pasar
modal Indonesia tidak memberikan nilai keadilan kepada para pihak seperti
emiten, wali amanat dan investor khususnya. Pengaturan yang tidak jelas pada
Keputusan Bapepam-LK tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan
dengan kata Jaminan (jika ada) tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan
bagi investor obligasi apabila terjadi gagal bayar. Kelemahan yang terdapat dalam
pelaksanaan pengaturan obligasi di pasar modal Indonesia dikarenakan fungsi dan
tugas Wali Amanat yang tercantum dalam UUPM belum terdapat pengaturan
pelaksanaannya, serta ketiadaan pedoman/standar dalam penyusunan kontrak
perwaliamanatan. Rekonstruksi hukum dilakukan dengan merubah ketentuan
khusus Keputusan Bapepam Nomor 412 pada angka 4 huruf E mengenai jaminan
(jika ada) dengan menghilangkan/menghapus kata yang ada dalam tanda kurung
(jika ada), karena dianggap tidak mencerminkan nilai kepastian hukum dan
keadilan bermartabat.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Obligasi, Pasar Modal, Nilai Keadilan

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	13 Dec 2017 02:31
Last Modified:	13 Dec 2017 02:31
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8699

Actions (login required)

View Item