ANINDITO, TEGUH (2017) REKONSTRUKSI HUKUM MEDIASI DALAM PERSELISIHAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN RUMAH SAKIT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (127kB) | Preview Download (127kB)
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Baca Disini (134kB) | Preview Download (134kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (133kB) | Preview Download (133kB)
Preview	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (450kB) | Preview Download (450kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (304kB) | Preview Download (304kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (415kB) | Preview Download (415kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (334kB) | Preview Download (334kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (324kB) | Preview Download (324kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (137kB) | Preview Download (137kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (196kB) | Preview Download (196kB)

Abstract

Mediasi penyelesaian sengketa kesehatan pada awalnya merupakan alternatif
penyelesaian sengketa, ketika mekanisme litigasi dipandang tidak memuaskan. Disertasi
dengan judul rekonstruksi hukum mediasi dalam perselisihan pelayanan kesehatan bagi
pasien rumah sakit yang berbasis nilai keadilan
Penelitian ini bertujuan menemukan realitas penggunaan mediasi dalam perselisihan
pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit saat ini, menganalisis perbandingan
mediasi dalam perselisihan pelayanan kesehatan serta merekonstruksi mediasi
perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit yang berbasis nilai keadilan.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, terkait pelaksanaan mediasi
perselisihan pelayanan kesehatan. Sampel dilakukan secara purposive non random
sampling. Narasumber adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan mediasi
penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari keluarga pasien,
pengacara, rumah sakit/ dokter, polisi dan notaris. Hasil penelitian dianalisa lalu
diuraikan secara deskriptif kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa realitas pelaksanaan mediasi kesehatan belum
dilaksanakan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan yang memerintahkan mediasi dalam hal terjadi sengketa pelayanan medis
dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Temuan penelitian mendapati bahwa Mediasi yang ada dilakukan dengan
melibatkan aparat kepolisian, pengacara atau notaris. Setelah membandingkan model
mediasi yang dilakukan di Jepang, Malaysia dan Singapura maka diperoleh suatu
konstruksi mediasi perselisihan pelayanan kesehatan yang berbasis nilai keadilan yaitu:
a. Rekonstruksi Nilai dengan cara musyawarah mufakat. Mengupayakan mediasi
ketimbang litigasi. Mediasi ditujukan untuk mencapai win-win solution berupa
pemberian ganti rugi pada pasien.
b. Rekonstruksi hukum berupa Perubahan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran khususnya dengan penambahan sub pasal pada Pasal 64 dan Pasal 72.
Teori Segitiga Mediasi dibutuhkan untuk menghasilkan mediasi yang memenuhi
harapan semua pihak. Mediasi bukan sekedar bersifat alternatif dalam penyelesaian
sengketa, namun mediasi bersifat imperatif bagi para pihak yang bersengketa dalam
pelayanan kesehatan. Rekomendasi agar dalam penyeleaian melalui mediasi bersifat
imperatif serta perlunya ada lembaga mediasi khususnya bidang kesehatan
Kata kunci : Mediasi, Perselisihan Pelayanan Kesehatan, Nilai Keadilan

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	04 Dec 2017 02:40
Last Modified:	04 Dec 2017 02:40
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8684

Actions (login required)

View Item