MUALLIM, M. HASYIM (2017) REKONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN ( STUDI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ). Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
COVER_1.pdf |
Preview |
Text
abstrak_1.pdf |
Preview |
Text
DAFTAR ISI_1.pdf |
Preview |
Text
BAB I_1.pdf |
![]() |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf |
Abstract
Focus utama disertasi ini adalah pengelolaan sampah yang berbasis nilai kesejahteraanimplementasi pengelolaan sampah yang berlaku saat ini ternyata masih menggunakan paradigma
lama yaitu Kumpul – Angkut – Buang, sehingga pengelolaan sampah yang ada saat ini belum
memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat dan akhirnya juga tidak memberikan
kesejeahteraan bagi masyarakat sebagai pengelola sampah. Pemerintah sebagai penanggung jawab
pengelolaan sampah masih terpokus pada pelayanan yang akan diberkan kepada masyarakabukan peran aktif masyarakat yang mengolah sampah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun
2008 yang menitik beratkan pada pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan
penanganan sampah, disamping itu belum adanya Pabrik pengolah sampah plastik yang
merupakan tujuan akhir dari proses pemilahan, pengumpulan, dan pemrosesan yang akhirnya
dapat memberikan kesejahteraan bagi pengelola sampah . Untuk mencapai pengelolaan sampah
yang optimal, sudah waktunya ada perubahan paradigma pengelolaan sampah kota. Paradigma
transformatif dimaksud adalah konsep pengelolaan sampah kota yang dapat memberikan nilaekonomis bagi masyarakat dan dampak negatif lainnya yang merugikan masyarakat dan
lingkungan hidup.
Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
sosiologis dan kualitatif. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode analisis interaktif. Hasil penelitian inmenyimpulkan bahwa (1)Pengelolaan sampah yang belum berbasis nilai kesejahteraan yaitu
kegiatan pengelolaan sampah yang sampai saat ini masih menggunakan paradigma lama KumpulAngkut- Buang dan belum memberikan nilai ekonomis bagi pengelola sampah dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya
pembinaan, dan SDM Hal ini disebabkan kurang efektifnya peran pemerintah dalam membina
masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.(2)Kelemahan – kelemahan pengelolaan sampah saaini implementasinya merupakan kelemahan dari aspek substansi hukum berupa lemahnya
peraturan, struktur hukum berupa aparat penegak hukumnya yang lemah, dan kultur hukum berupa
nilai budaya masyarakat/kebiasaan yang secara turun temurun selalu membuang sampah ke
sungai khusus bagi masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai. Secara legal praktis
“pengelolaan sampah dengan konsep 3R” dapat dijadikan payung hukum dalam implementaspengelolaan sampah antara masyarakat, swasta dan pemerintah didukung oleh peran aktimasyarakat yang dilakukan dengan swakelola melalui pengurangan sampah dan penanganan
sampah secara berkelanjutan;( 3). Rekonstruksi pengelolaan sampah yang berbasis nilakesejahteraan adalah untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang bermanfaat secara ekonomis
dan aman bagi lingkungan, sementara rekonstruksi hukum terhadap Undang-Undang No. 18
Tahun 2008 terdapat pada pasal 9 ayat (1) point ( e ), pasal 11 ayat (1) point (f ) dan pasal 27
ayat 4, serta rekonstruksi hokum terhadap Perda No. 3 Tahun 2015 terdapat pada Pasal 31 ayat 2
point ( d ), Pasal 32 ayat (1 )dan Pasal 60 ayat (2 ), idealnya ke depan dapat dirumuskan
sebagai berikut (1) Pemerintah daerah kabupaten / kota melalui BUMD atau kemitraan dengan
pihak swasta membangun industri pabrik pengolah sampah menjadi barang jadi dengan bahan
baku dari sampah an organik atau palstik yang telah dicacah menjadi bubur plastik, sehingga dapamenampung sampah hasil pengumpulan dan pemilahan yang dilakukan masyarakat baik secara
individu maupun swakelola dimana masyarakat mendapatkan keuntungan (2)., memperoleh
jaminan kesejahteraan dalam hal pengelolaan sampah baik secara individual maupun swakelola
secara berkelanjutan., (3)melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan
selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem sanitary
land fill dan ke depan membangun incenarator tempat pembakaran sampah yang asapnya dapamengahasilkan energy listrik 4)pemerintah daerah dapat bermitra dengan swsta/badan usaha
dalam penyelenggaraan PSP.dengan jaminan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat
Kata kunci : Kesejahteraan, Pengelolaan Sampah
Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
---|---|
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:39 |
Last Modified: | 04 Dec 2017 02:39 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8681 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |