PAMUNGKAS, ACHMAD JUMERI (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA ATAS HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM HAK PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN HASIL PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69 /PUU-XIII/2015 (Studi Analisis Hak Kepemilikan Rumah Dan Bangunan Di Jakarta). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Baca Disini (95kB) | Preview Download (95kB)
Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (829kB) | Preview Download (829kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (94kB) | Preview Download (94kB)
Preview	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (323kB) | Preview Download (323kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (578kB) | Preview Download (578kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (270kB) | Preview Download (270kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (195kB) | Preview Download (195kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (103kB) | Preview Download (103kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria,
khususnya pasal 21 ayat 1 dan 3 sangat begitu jelas bahwa hanya warga negara
Indonesia saja dapat mempunyai hak milik. Untuk ayat ketiga sangat jelas bahwa
Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik
karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan,
demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah
berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan
hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
hilangnya kewarganegaraan itu.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana
perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Hak Konstitusional Warga Negara
Dalam Hak Penguasaan Tanah Dan Bangunan Hasil Perkawinan Beda
Kewarganegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 /PUU-XIII/2015?
2) Bagaimana akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Hak Konstitusional Warga
Negara Dalam Hak Penguasaan Tanah Dan Bangunan Hasil Perkawinan Beda
Kewarganegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 /PUU-XIII/2015?
Metode Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum
Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai
peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur.
Hasil penelitian ini adalah : 1) Seorang WNI yang menikah secara sah
dengan WNA, dimana WNI tersebut memperoleh asset berupa tanah dengan
status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB, baik karena pewarisan,
peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan
hak-haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut
(pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria atau UUPA). 2) Suatu perkawinan akan membawa akibat hukum
kepada para pihak yang melakukannya antara lain terhadap hubungan suami dan
istri, terhadap harta kekayaan, dan terhadap kedudukan anak, begitu pula halnya
dengan perkawinan campuran. Adapun akibat hukum dari perkawinan campuran
antara lain berkaitan dengan kewarganegaraan pasangan, kewarganegaraan anak,
dan harta benda dalam perkawinan.

Kata kunci : Perlindungan hukum, hak penguasaan tanah, perkawinan beda
kewarganegaraan

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	04 Dec 2017 02:36
Last Modified:	04 Dec 2017 02:36
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8666

Actions (login required)

View Item