HETIYASARI, HETIYASARI (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ISTRI DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS BAIK SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERMASALAHANNYA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
COVER_1.pdf |
Preview |
Text
ABSTRAK_1.pdf |
Preview |
Text
DAFTAR ISI_1.pdf |
Preview |
Text
BAB I_1.pdf |
![[thumbnail of BAB II_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "BAB II_1.pdf") |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf |
Abstract
Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar
kehidupan masyarakat dan Negara. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan
antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta
kekayaan mereka. Pembuatan Akta Perjanjian Kawin di hadapan Notaris baik
sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai
pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian
perkawinan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah perlindungan
hukum terhadap harta istri dalam perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris
sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974? 2)
bagaimanakah kendala-kendala pelaksanaan perjanjian kawin yang dibuat di
hadapan notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun
1974 dan solusinya? 3) bagaimanakah wewenang dan tanggung jawab notaris
dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dan sesudah
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis,
sumber data yaitu data primer dan sekunder, metode pengumpulan data
menggunakan dengan cara studi pustaka, metode analisa data dengan analisa
kualitatif.
Hasil penelitian: 1) perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian
perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan.
Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan Undang-undang Perkawinan pada
Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan
ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.
2) Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin dengan tidak adanya itikad baik
dari para pihak serta tidak dimasukkannya hak-hak dan kewajiban dalam
perjanjian kawin. Solusinya, sebaiknya Notaris memastikan bahwa akta yang
dibuatnya telah didaftarkan dikantor yang berwenang agar akta yang dibuatnya
dipastikan sebagai akta otentik sehingga tidak merugikan para pihak. 3)
Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya
adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian
berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka ia tidak dapat dituntut dipengadilan.
Saran dalam penelitian ini adalah perjanjian kawin pada dasarnya
menganut asas kebebasan para pihak, maka sebaik dicantumkan klausul pilihan
hukum dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan. Bagi notaris
sebaiknya memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan dikantor yang
berwenang agar akta yang dibuat hanya sebagai akta perjanjian dibawah tangan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta istri dalam perkawinan, Notaris
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:36 |
| Last Modified: | 04 Dec 2017 02:36 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8663 |
Actions (login required)
 |
View Item |
