library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH KEPADA NOTARIS TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KLIEN (STUDI KASUS BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR UM.MPDN.JAKSEL/07.15.09)

Detail Tugas Akhir

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH KEPADA NOTARIS TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KLIEN (STUDI KASUS BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR UM.MPDN.JAKSEL/07.15.09)

Pramesti, Made Dwi (2017) KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH KEPADA NOTARIS TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KLIEN (STUDI KASUS BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR UM.MPDN.JAKSEL/07.15.09). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
COVER_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (293kB)
PDF
Text
ABSTRAK_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (10kB)
PDF
Text
DAFTAR ISI_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (83kB)
PDF
Text
BAB I_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (340kB)
PDF
Text
BAB II_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (463kB)
PDF
Text
BAB III_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (79kB)
PDF
Text
BAB IV_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (8kB)
PDF
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (96kB)

Abstract

Sejatinya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah adalah lembaga pertama yang mengawasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut. Adanya Surat Perintah kepada Notaris terhadap pengembalian dokumen klien yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris memunculkan permasalahan yaitu Bagaimanakah Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Kepada Notaris Terhadap Pengembalian Dokumen Klien dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam mengeluarkan Surat Perintah kepada Notaris terhadap Pengembalian Dokumen Klien.
Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada penguraian serta penafsiran data yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum atau doktrin-doktrin yang dianut dan dijadikan pedoman untuk diterapkan pada masalah penelitian.
Hasil penelitian ini adalah bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris melampaui kewenangannya dalam mengeluarkan Surat Perintah kepada Notaris terhadap Pengembalian Dokumen Klien karena tidak sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tertuang dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2015 dimana disebutkan bahwa yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan dan menjatuhkan sanksi adalah Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hasil penelitian selanjutnya adalah bahwa Surat Perintah Kepada Notaris Terhadap Pengembalian Dokumen Klien dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan setelah mempertimbangkan keterangan pelapor tentang kronologis dari kasus ditahannya dokumen-dokumen berharga milik pelapor FXCB, Surat Permohonan Pengembalian Dokumen dari Pelapor melalui Kuasanya kepada Notaris HP,SH. yang bermaksud mengambil surat-surat asli yang ada di kantor Notaris HP,SH. dan pertemuan Sidang Pengaduan Masyarakat oleh Majelis Pengawas Daerah.
Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga di tingkat pertama yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja notaris semestinya melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan UUJN dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang mengatur hal tersebut dan Notaris melaksanakan dan mentaati isi surat teguran dan perintah dari Majelis Pengawas tersebut.

Kata Kunci: Kewenangan, Majelis Pengawas Daerah Notaris, Surat Perintah Pengembalian Dokumen

Informasi Item

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints