WINARTO, EKO (2017) PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PROSES JUAL BELI DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG AHLI WARIS DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR 8/Pdt.P/2015/PN Pwt). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (624kB) | Preview Download (624kB)
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Baca Disini (247kB) | Preview Download (247kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (9kB) | Preview Download (9kB)
Preview	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (467kB) | Preview Download (467kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (773kB) | Preview Download (773kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (347kB) | Preview Download (347kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (7kB) | Preview Download (7kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (174kB) | Preview Download (174kB)

Abstract

Penelitian dengan judul “PelaksanaanPenetapan Pengadilan Terhadap Proses Jual Beli
Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Ahli Waris Di Bawah Umur(studi Kasus
Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.P/2015/PN Pwt). Bertujuan
Mengkaji dan menganalisis Mengenai Pelaksanaan Penetapan Pengadilan, kendalakendala

dan solusi mengatasi kendala penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto
Nomor 8/Pdt.P/2015/PN.Pwt Terhadap Proses Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) terhadap harta waris yang dimiliki anak sebagai ahli waris masih
dibawah umur. Penelitian Menggunakan metode penelitian yuridis normatif menganalisis
peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum
Islam, Perwalian Menurut Islam, Kewenangan Pengadilan agama, artikel-artikel dan
buku-buku yang relevan. Berdasarkan Metode penelitian yang digunakan menghasilkan
kesimpulan (1) Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor
8/Pdt.P/2015/PN.Pwt Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Banyumas melaksanakan penetapan Pengadilan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN
Pwt sebagai dasar kebenaran formil dari identitas para pihak serta dasar hukum
tindakan para pihak dalam Akta Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah, karena
Penetapan Pengadilan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN Pwt merupakan Kuasa untuk Menjual
yang diberikan kepada pemohon sebagai wali atau orang tua terhadap anak atau ahli
waris yang dibawah umur. (2) Kendala dan solusi mengatasi kendala dalam
penentuan batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan dalam praktek
belum sepenuhnya efektif yang masih adanya perbedaan pendapat dan keyakinan
mengenai ketentuan hukum tentang batasan usia dewasa untuk para pihak yang
membuat akta atas tanah dan Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tidak
akan memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada PPAT, sanksi hukum berupa
sanksi administratif hingga pemberhentian akan diberikan kepada PPAT. Pada
prinsipnya (1)Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam menjalankan tugas dan wewenang
Pejabat Pembuat Akta Tanah harus telitian dan mengkaji kebenaran informasi atau
identitas para pihak dan asal tanah diperoleh (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah
mempunyai kewajiban mengupdate setiap Peraturan perundang-undangan yang
berkaitan, mendukung dan menunjang kinerja, tugas dan wewenang agar bisa
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas akta-akta yang dibuat
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan.

Kata Kunci Penetapan Pengadilan, Pejabat Pembuat Akta Tanah

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	04 Dec 2017 02:34
Last Modified:	04 Dec 2017 02:34
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8652

Actions (login required)

View Item