Widyowati, Intan Ayu (2017) KEBERADAAN AKTA NOTARIS TERKAIT PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (646kB) | Preview Download (646kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (165kB) | Preview Download (165kB)
Preview	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (237kB) | Preview Download (237kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (489kB) | Preview Download (489kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (255kB) | Preview Download (255kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (165kB) | Preview Download (165kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (233kB) | Preview Download (233kB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Keberadaan Akta Notaris Terkait Proses Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. bertujuan untuk mengetahui keberadaan Akta Notaris yang di buat sebelum pernyataan kepailitan sebagai akibat pemberlakuan Asas Actio Pauliana dan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta Notaris sebagai akibat pemberlakuan asas Actio Pauliana.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normative, menggunakan pendekatan undang-undang, mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan teknis analisis bahan hukum secara analisis deduksi.
Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan kebatalan Akta Notaris terkait adanya Actio Pauliana di dalam kepailitan, yang memiliki implikasi hukum yaitu akta notaris dapat dibatalkan, batal demi hukum, dan hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris atas pembatalan aktaotentik yang oleh putusan pengadilan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004, pada prinsipnya Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu ; (a) Pertanggungjawaban secara administratif Apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. (b) Pertanggungjawaban menurut hukum Perdata hal ini sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. (c) Pertanggungjawaban menurut hukum pidana apabila notaris sengaja memalsukan akta otentik atau sengaja memalsukan keterangan tidak benar dalam akta otentik yang di buatnya.

Kata Kunci : Akta Notaris, Pemberesan Harta Pailit, Actio Pauliana.

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	04 Dec 2017 02:34
Last Modified:	04 Dec 2017 02:34
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8650

Actions (login required)

View Item