Permasalahan yang dibahas penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus, untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus, untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris) karena awalnya menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif kemudian pengolahan data dengan teknik editing dan teknik coding.
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku dalam menjalani proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus dilakukan oleh hakim khusus yang menangani perkara Anak. Hakim anak dalam proses persidangan memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjalani Proses Peradilan Pidana