Pada dasarnya Narkotika di Indonesia, apabila di tinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya jika penggunaannya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, di mana Narkotika hanya bisa digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, tekhnologi dan melarang penggunaan atau peredaran Narkotika tanpa izin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan, hambatan-hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis Sosiologis, sumber data menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, perundang-undangan, dan wawancara. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.
Karena tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus yang dalam penyelesaian kasusnya harus didahulukan dari kejahatan lain, maka perlu adanya hal-hal khusus dan tindakan khusus dalam penyelesaiannya termasuk tindakan tegas dalam menjatuhi hukuman bagi para pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika.
Peningkatan kemampuan penyidikan, pemberian fasilitas yang memadai kepada penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika sangat diperlukan guna meningkatkan kinerja para aparat penegak hukum agar hasil yang dicapai bisa lebih optimal.

Kata kunci: Penyidikan, hambatan dan solusi, tindak pidana, Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.