Terbitnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum bagi pekerja honorer. Dalam undang-undang tersebut, istilah pekerja honorer diganti menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja honorer dan mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan perjanjian kerja waktu tertentu pekerja honorer di badan kepegawaian daerah Kabupaten Rembang. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana perlindungan hukum pekerja honorer di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang dan bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dalam perjanjian kerja waktu tertentu pekerja honorer di Badan Kepegawaian Daerah ( BKD) Kabupaten Rembang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Maksudnya, objek masalah atau yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normative dalam peraturan perundang-undangan, selain itu masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitannya dangan faktor-faktor sosiologis Materi hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder dengan menggunakan metode studi pustaka.
Penelitian ini menemukan bahwa sejak diterbitkannya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, status dan perlindungan hukum tenaga honorer menjadi tidak jelas. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan tenaga honorer, terutama yang berkaitan dengan sistem penggajian, rekruitmen, dan kejelasan status. Padahal, tenaga honorer mempunyai peran penting dalam insttansi pemerintahan. Dengan demikian, Undang-undang Aparatur Sipil Negara seharusnya mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai pengganti tenaga honorer.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Honorer