Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan merupakan salah satu tonggak deregulasi bisnis di Indonesia. Dengan adanya pesawat udara dapat memudahkan penumpang untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya dengan jangka waktu yang singkat dan efisien. Di dalam penyelenggaraannya ternyata banyak keluhan dan aduan yang disampaikan oleh penumpang terhadap maskapai penerbangan di karenakan terjadinya berbagai masalah. Untuk itu perlu adanya pengaturan perlindungan hukum untuk menentukan tanggung jawab maskapai penerbangan sehingga kepentingan penumpang dapat terlindungi
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi niaga pesawat udara, serta bagaimanakah tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang yang di rugikan akibat kelalaian maskapai penerbangan.
Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keterlambatan transportasi niaga pesawat udara serta tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang yang merasa dirugikan telah di aturdi dalam Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Peraturan-peraturan tersebut di buat dengan tujuan agar penumpang mendapatkan keselamatan dan keamanan dalam menjalankan penerbangan, serta agar penumpang lebih mandiri dan mengetahui arti penting dari di terbitkannya undang-undang tersebut.
Kata kunci : Perlindungan Hukum,Konsumen,Transportasi Niaga