Riyadi, Slamet (2017) ANALISIS HUKUM SYARAT MENJADI WALI NIKAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (415kB) | Preview Download (415kB)
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Baca Disini (134kB) | Preview Download (134kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (113kB) | Preview Download (113kB)
Preview	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (333kB) | Preview Download (333kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (552kB) | Preview Download (552kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (383kB) | Preview Download (383kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (157kB) | Preview Download (157kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (210kB) | Preview Download (210kB)
Preview	Text Pernyataan Publikasi.pdf Baca Disini (123kB) | Preview Download (123kB)

Abstract

Syarat menjadi wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) tentang Pencatatan Nikah berbeda dengan pemahaman fiqih di Indonesia karena adanya tambahan syarat umur minimal 19 tahun. Sementara secara sosiologis wali cukup dengan rumusan baligh secara fiqih. Penghulu selaku Aparatur Sipil Negara di level terbawah diharapkan dapat mengamankan kebijakan pemerintah tersebut. Persoalan dalam kajian ini yaitu bagaimana implementasi PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 di Kabupaten Jepara, kendala dan solusinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan data menggunakan tipe diskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA tersebut terdapat 2 (dua) pendapat, pertama, setuju dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan yang kedua, tidak setuju dan memilih menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Kebijakan pemerintah menambahan syarat 19 tahun bagi wali nasab adalah agar persoalan yang urgen seperti perwalian tidak dilaksanakan oleh anak-anak hanya karena sudah pernah mimpi basah. Langkah penguatan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 dapat ditempuh dengan memberikan pemahaman konseptual-metodologis baik menurut hukum positif dengan teori hukum murni dan asas lex specialis deroget lex generais, maupun menurut hukum Islam teori ijtihad komtemporer . .
Kata kunci : PMA Nomor 11 Tahun 2007, syarat wali, perkawinan.

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	24 Nov 2017 02:31
Last Modified:	24 Nov 2017 02:31
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7604

Actions (login required)

View Item