Beda agama termasuk dalam larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang melanggar syarat dan rukun perkawinan dapat dibatalkan, sebagaimana dalam Putusan Nomor : 43/Pdt.G/ 2012/ PTA.Smg jo. Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/ 2011/ PA.Smg dalam perkara pembatalan perkawinan karena istri murtad. Pembatalan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama, membawa konsekuensi bahwa perkawinan yang dibatalkan tidak mempunyai akibat hukum. Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis menyusun penelitian ini dengan judul : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perceraian Dikarena-kan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor : 43/Pdt.G/ 2012/ PTA.Smg jo. Putusan Nomor : 1449/ Pdt.G/2011/PA.Smg”. Dalam penelitian ini, dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian dikarenakan murtad serta akibat hukum atas Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/ PTA.Smg jo. Putusan Nomor : 1449/Pdt.G/2011/ PA.Smg dalam perkara perceraian dikarenakan murtad.

Dalam menjawab permasalahan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang di-kumpulkan melalui studi kepustakaan, dan wawancara sebagai data tambahan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian dikarenakan murtad dalam Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/PTA.Smg jo. Nomor : 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg adalah (a) Termohon tidak mau memeluk agama Islam kembali, (b) bukti berupa pengakuan Termohon Konpensi yang beragama Nasrani, (c) perkawinan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi difasakhkan berdasar ketentuan dari kitab Al-Fiqh Al-Sunnah Jilid II halaman 268, dan (d) Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri. (2) Akibat hukum atas Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2012/PTA.Smg jo. Nomor : 1449/Pdt.G/2011/PA.Smg dalam perkara per-ceraian dikarenakan murtad, yakni karena Termohon murtad, maka perkawinan diputus dengan fasakh, sehingga tidak ada akibat hukum baik mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah-nafkah lampau. Akibat hukum lain, yakni : (a) istri tidak dapat dirujuk oleh suaminya, (b) fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami, (c) terkait perkara yang lain, seperti nafkah atau lainnya, tergantung keputusan hakim, dan (d) anak-anak dari perkawinan tersebut tetap menjadi anak yang sah, dan orang tua berkewajiban untuk memelihara dan memberikan perlindungan.

Kata kunci : Putusan Pengadilan, Perceraian, Murtad