Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran Perseroan Terbatas secara online di Kabupaten Banyumas, untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusinya pendaftaran Perseroan Terbatas secara online di Kabupaten Banyumas, dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila PT tidak didaftarkan secara online di Kabupaten Banyumas.Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris.
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa Pelaksanaan pendaftaran Perseroan Terbatas secara online di Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bersama-sama atau dengan memberikan kuasa kepada Notaris mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian secara elektronik yang dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung dalam hal format isian. Jika keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan dari menteri. Setelah dokumen fisik diserahkan secara lengkap, maka paling lambat empat belas hari sejak diserahkan, menteri akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan. Kendala-kendala dan solusi pendaftaran Perseroan Terbatas secara online di Kabupaten Banyumas pada prinsipnya telah memberikan batasan waktu permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak ditandatanganinya akta pendirian dengan ancaman batal demi hukum terhadap akta tersebut apabila ketentuan Pasal 10 ayat (1) tidak terpenuhi. Fungsi pengesahan anggaran dasar melalui SABH dalam praktek berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris, hanya untuk memperoleh status badan hukum PT . Menkumham sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan tentang badan hukum PT tidak memeriksa dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon, sehingga memungkinkan Notaris dapat terjerat dari masalah hukum. Solusinya Notaris memastikan keaslian data di perlukan dokumen aslinya harus di perlihatkan kepada Notaris.Akibat hukum apabila pendaftaran Perseroan Terbatas tidak didaftarkan secara Online di Kabupaten Banyumas, pemohon tidak dapat memesan nama PT dan tidak dapat dilakukan pengesahan nama PT oleh Notaris, dengan kata lain proses pendaftaran PT tidak pernah terjadi status badan hukum PT tidak sah dan tidak diakui oleh UUPT 40/2007

Kata kunci : pendaftaran PT, secara online