Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran notaris di bidang koperasi dalam hubungannya dengan aspek legalitas badan hukum koperasi, seperti pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi.
Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis mempergunakan sumber data sekunder yang digunakan untuk menganalisa mengenai akta dan peraturan mengenai notaris, berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perkoperasian, peraturan mengenai pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi. Pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku notaris yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek legalitas badan hukum koperasi, seperti pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi. Responden dalam penelitian ini adalah: 1 (satu) orang Notaris di Purwokerto, dan 1 (satu) Koperasi berkedudukan di Kabupaten Banyumas, yang mengajukan perubahan anggaran dasar koperasi, koperasi serba usaha menjadi koperasi simpan pinjam.
Berdasarkan hasil penelitian, agar suatu akta notaris termasuk akta perubahan anggaran dasar koperasi tidak kehilangan statusnya sebagai akta otentik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya. Disinilah peran notaris di bidang koperasi diperlukan terutama dalam hubungannya dengan aspek legalitas badan hukum koperasi tersebut, seperti pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi. Perubahan kegiatan usahanya dari Koperasi Serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam dilandasi penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian: “Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.”

Kata Kunci: Notaris, Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi