Penelitian berjudul Implementasi Asas Itikad Baik Dan Kepercayaan Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Notaris/PPAT Tentang Dokumen Agunan Mandiri bertujuan untuk mengetahui implementasi asas itikad baik dan kepercayaan dalam perjanjian kerja sama antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Notaris/PPAT tentang Dokumen Agunan Mandiri, untuk mengetahui peran notaris jika di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ada salah satu pihak yang wanprestasi dan untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Notaris/PPAT tentang Dokumen Agunan Mandiri.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada inventarisasi hukum positif, penemuan dasar falsafah dibuatnya hukum positif tersebut, penemuan hukum incroceto untuk menyelesaikan kasus hukum yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif yakni menggambarkan implementasi asas itikad baik dan kepercayaan dalam perjanjian kerja sama antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Notaris/PPAT tentang Dokumen Agunan Mandiri
Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi asas itikad baik dan kepercayaan dalam perjanjian kerja sama antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Notaris/PPAT tentang Dokumen Agunan Mandiri diperlukan pada semua tahapan, baik sebelum, selama atau setelah proses perjanjian. Hal ini bertujuan agar pelaksaan atau pemenuhan obyek perjanjian dapat berjalan lancar, dari pra-perjanjian sampai pasca-perjanjian. Asas Itikad baik dan kepercayaan diperlukan pada tahap pra-kontraktual, itu berkaitan dengan niat baik subyek perjanjian sebelum membuat perjanjian, peran notaris jika di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ada salah satu pihak yang wanprestasi adaah bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Notaris/PPATtentang Dokumen Agunan Mandiri ini peran Notaris sebagai pejabat yang bertugas membebankan hak tanggungan setelah sebelumnya dilakukan proses pensertifikatan (jika ada proses) atas agunan dengan hak tanggungan yang sudah dibebankan sehingga Bank Mandiri dapat melakukan eksekusi agunan dengan pelelangan baik di KPKNL atau Pengadilan Negeri setempat apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi maka setiap akta yakni Akta Jual Beli, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan telah memiliki kekuatan hukum dan kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Notaris/PPAT tentang Dokumen Agunan Mandiri meliputi kendala internal dan kendala eksternal .Namun kendala-kendala tersebut telah diantisipasi oleh kedua belah pihak yang dirumuskan di dalam pasal-pasal di dalam perjanjian kerja sama antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Notaris/PPAT tentang Dokumen Agunan Mandiri

Kata Kunci: Peran Notaris, Perjanjian Kerja Sama, Dokumen Agunan Mandiri