Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah serta melakukan pengawasan terhadap produk- produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap akad murabahah pada BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Selatan serta untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap akad murabahah pada BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan tambahan data sekunder yang didapat dari sumber-sumber hukum positif berupa berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini. Data tersebut kemudian disusun dan diklasifikasikan lalu dianalisa dan diinterpretasikan untuk menggambarkan objek yang diteliti dalam rangka menjawab rumusan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap akad murabahah pada BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara dilakukan dalam waktu tertentu untuk melakukan kunjungan pengawasan pada setiap cabang BMT. Akad yang digunakan pada setiap Cabang BMT Sejahtera yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara menggunakan format yang sama sehingga hal ini dapat membantu pengawasan dari jarak jauh. Jumlah Dewan Pengawas Syariah yang ada di kantor Pusat BMT Sejahtera berjumlah 2 orang. Sedangkan kendala dan solusi yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu Jarak antara Kantor Pusat dan Cabang berjauhan sehingga akan memakan waktu Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan sehingga perlu menempatkan 1 Dewan Pengawas pada setiap Cabang BMT Sejahtera. Jumlah anggota Dewan Pengawas yang tidak seimbang dengan jumlah Cabang BMT Sejahtera sehingga perlu menambah jumlah Dewan Pengawas Syariah untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan.
Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Akad Murabahah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT)