Penyelenggara pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, yakni dalam hal pembuatan peraturan daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Blora, saat ini kurang optimal, sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimalkannya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menelaah, dan menganalisa mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, penyebab perlu dilakukannya optimalisasi fungsi legislasi, serta upaya optimalisasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpul-kan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum aman-demen Konstitusi Negara RI tidak optimal, karena pada saat era orde baru, peran DPRD hanya menjadi tukang stempel kebijakan-kebijakan daerah; (2) Penyebab perlu dilakukannya optimalisasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikarenakan adanya kekurangan anggaran dan kurangnya kesadaran anggota DPRD mengenai pentingnya sebuah peraturan daerah; dan (3) Upaya optimalisasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Konstitusi Negara RI, yakni dengan cara penambahan anggaran untuk studi banding di daerah lain yang telah berjalan baik fungsi legislasinya dan workshop untuk meningkatkan kualitas anggota DPRD. Selain itu, mendatangkan tim ahli atau pakar dari perguruan tinggi atau dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pendampingan dan pemberian wawasan terhadap anggota DPRD.

Kata kunci : Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemerintahan Daerah