SUGITO, BAMBANG (2016) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PROSES REHABILITASI GUNA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Rembang). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
Preview	Image PUBLIKASI.jpg Baca Disini (867kB) | Preview Download (867kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
Preview	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) kebijakan
hukum pidana melalui proses rehabilitasi guna menanggulangi penyalahgunaan
tindak pidana narkotika (2) Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Rembang ( 3) Kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Kabupaten
Rembang
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rembang. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau non doktrinal
dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Pengambilan
sampel dilakukan secara non random dengan tekhnik purposive sampling. Data
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriftif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belum pernah ada pecandu
narkotika yang secara sukarela melaporkan diri melalui Polres Rembang dan
Kebijakan hukum untuk pemberian rehabilitasi kepada pecandu narkotika telah
dilaksanakan terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui proses asesmen,
Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan
pengawasan dan wajib lapor. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba yaitu belum terbentuknya
Badan Narkotika Kabupaten sehingga proses assesment untuk pengajuan pemakai
narkoba dilakukan dengan cara rehabilitasi atau kurungan membutuhkan waktu
yang lama karena harus berkoordinasi ke BNP Provinsi Jawa Tengah, belum
dianggarkannya dana untuk biaya operasional dalam proses pengawasan terhadap
pecandu yang menjalani proses rehabilitasi sosial dan sering terjadi pertentangan
antara Pihak Kejaksaan Negeri Rembang dengan Pihak Satuan Narkoba Polres
Rembang tentang penangan tersangka narkoba.
Kata Kunci : kebijakan hukum pidana, proses rehabilitasi, korban narkoba

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	16 Jan 2017 06:12
Last Modified:	16 Jan 2017 06:12
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6947

Actions (login required)

View Item