Permasalahan kedisiplinan di lingkungan kerja pemerintah daerah
Kabupaten Jepara terlihat masih cukup tinggi. Hal ini perlu adanya pembinaan
yang konkrit terhadap aparatur penyelenggara Negara dilakukan sebagai upaya
untuk menciptakan suatu pemerintahan yang kuat, berwibawa dan bertanggung
jawab. Salah satu unsur aparatur penyelenggara Negara adalah Pegawai Negeri
Sipil. Dalam era otonomi saat ini pembinaan Pegawai Negeri Sipil juga telah
diserahkan kepada daerah otonom sebagai wujud penberian kewenangan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam prinsip otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga
berdampak pada persoalan kewenangan di bidang Kepegawaian. Semua
jenis kewenangan yang sudah disebutkan sama sekali tidak ditemukan secara
tegas masalah kewenangan Kepegawaian. Metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan
yuridis dipergunakan untuk menganalisis Undang-undang Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik PNS.
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang
diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk
mencapai kejelasan masalah yang di bahas.
Hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Pelaksanaan Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah
Kabupaten Jepara belum optimal khususnya kewajiban, larangan dan sanksi.
2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai
Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara adalah : Faktor internal
yang terdiri dari kualitas sumberdaya manusia aparatur yang relatif kurang
memadai, demikian juga dengan tingkat kesejahteraan seperti gaji yang diterima
dirasakan masih kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga
Pegawai Negeri Sipil dan Faktor External yang meliputi faktor budaya dan
lingkungan, mempengaruhi disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di mana sangat
nampak pada rasa kekeluargaan/kebersamaan masyarakat Jepara khususnya pada
kegiatan-kegiatan adat. 3) Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan
kedisiplinan pegawai negeri sipil yaitu dengan dilakukan pembinaan, pengawasan
dan evaluasi terhadap kinerja pegawai negeri sipil atas pemahaman kewajiban dan
larangan.
Kata kunci : Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kinerja