Badrudin, Badrudin (2016) PELAKSANAAN PERKAWINAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTERI AKIBAT THALAK RAJ’I DI KABUPATEN JEPARA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
ABSTRAK_1.pdf |
Preview |
Text
COVER_1.pdf |
Preview |
Text
DAFTAR ISI_1.pdf |
![]() ![]() Preview |
Image
PUBLIKASI.jpg |
Preview |
Text
BAB I_1.pdf |
![]() |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf |
Abstract
Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak
Raj‟i menjadi kajian penting. Hal ini disebabkan adanya petunjuk teknis dari
Dirjen Binbaga No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah.
Untuk melihat bagaimanakah pelaksanaan perkawinan tersebut di Kabupaten
Jepara dan seberapa jauh efektifitas Surat Edaran tersebut dan bagaimana solusi
alternatif pemecahan masalah dikotomi pelaksanaan perkawinan tersebut menjadi
salah satu alasan penelitian ini.
Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, hukum
sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Untuk
melihat apakah pelaksanaan perkawinan suami dalam masa iddah isteri akibat
thalak raj‟i di Kabupaten Jepara apakah sudah ada kesesuaian antara peraturan
yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Adapun data yang dipergunakan data
primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat Data primer ini
berupa hasil wawancara terhadap pihak –pihak terkait seperti PPN dan atasannya
serta para tokoh agama dan Pengadilan Agama terhadap para Pegawai Pencatat
Nikah, di Kabupaten Jepara dan didukung dengan data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer berupa perundang- undangan, bahan hukum sekunder dan
tersier.
Adapun hasil penelitian Para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kabupaten
Jepara sepakat bahwa laki- laki yang menthalak raj‟i mantan isterinya dan masih
menjalani masa iddah, dapat menikah kapan saja setelah ikrar thalak diucapkan di
Pengadilan dan mendapatkan putusan cerainya. Hanya dengan pra syarat
membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000 untuk tidak merujuk kembali
mantan isterinya sudah dianggap memberikan kekuatan hukum. Alasan yuridis
pelaksanaan perkawinan ini dikarenakan pada hakekatnya laki- laki tidak
mempunyai masa iddah, isterilah yang mempunyai masa iddah atau
melaksanakan iddah. Efektivitas Surat Edaran Dirjen Binbaga
No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah sebagai petunjuk
teknis pelaksanaan perkawinan suami dalam masa iddah isteri akibat thalak raj‟i
tidak mempunyai arti sama sekali, baik dilingkungan pengambil kebijakan
ditingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara c/q Seksi Bimas Islam
sehingga berimbas pada para PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagai ujung
tombak pelaksana pernikahan. Demikian juga para tokoh agama di Kabupaten
Jepara pun tidak mengenal ketentuan iddah bagi laki- laki, sehingga ketentuan
syibhul iddah dan poligami dalam masa iddah menjadi tidak ada artinya.
Hanya para penegak hukum khususnya para hakim di Pengadilan Agama
yang masih berpegang teguh dengan Surat Edaran tersebut. Namun yang lebih
penting adalah membangun sinergi bagaimana kebijakan tersebut mempunyai
implementasi yang dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak. Untuk itu perlu
dibangun kebijakan publik yang nilainya bukan hanya sekedar Surat Edaran saja
yang kedudukannya dapat mengikat dan mempunyai norma hukum. Agar aturan
tersebut dapat dilaksanakan oleh semua yang berkepentingan tanpa adanya
penyelundupan hukum.
Kata Kunci: Perkawinan Suami, Iddah Isteri, di Kabupaten Jepara
vii
Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
---|---|
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 16 Jan 2017 02:29 |
Last Modified: | 16 Jan 2017 02:29 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6924 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |