Salah satu daerah yang merasakan dampak terhentinya program pembangunan terkait dengan pengadaan barang dan jasa adalah Kota Salatiga. Pada tahun 2015, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Kota Salatiga mencapai Rp 250 miliar. Sejumlah kalangan menilai, ketakutan dari para pejabat pengadaan menjadi faktor terbesar terhentinya sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Salatiga.Ketakutan para penyelenggara pengadaan barang dan jasa di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat penyerapan anggaran semakin jauh dari harapan. Sejumlah proyek-proyek besar seperti pembangunan gedung Sekertariat Daerah (Setda), Revitalisasi terminal angkota Tamansari serta pembangunan Food Court di eks terminal bus Blotongan menjadi salah satu indikator terhambatnya proses pembangunan di Salatiga.
Penelitianinidibuatuntukmenggambarkan implementasi kebijakan pemerintah tentang Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang KetentuanPengadaanBarangdanJasa di LingkunganPemerintah Kota Salatiga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang KetentuanPengadaanBarangdanJasa di LingkunganPemerintah Kota Salatiga, dan untuk mengetahui cara menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang KetentuanPengadaanBarangdanJasa di LingkunganPemerintah Kota Salatiga.
Penelitian initermasukjenispenelitianmetode Yuridis Sosiologis yakni melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik, untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta yuridis.
Hasil penelitian yang dapat dilihat adalah ImplementasikebijakanpemerintahtentangPeraturanPresidenNomor 4 Tahun 2015 tentangKetentuanPengadaanBarangdanJasa di LingkunganPemerintah Kota Salatigaadalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui sistem E-lelang.Kendala yang dihadapi adalah ketakutan para penyelenggara pengadaan barang dan jasa di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat penyerapan anggaran semakin jauh dari harapan dan adanya kewenangan yang lebih besar terhadap pejabat pengadaan tersebut justru dianggap menjadi sebuah ancaman bagi para pejabat pengadaan barang maupun calon pejabat pengadaan untuk tersangkut masalah hukum. Akibatnya sejumlah program-program pembangunan pemerintah tertentu terbengkelai karena tidak adanya pejabat pengadaan yang bersedia menjalankan proyek pengadaan barang dan jasa. Sedangkan cara menghadapi kendala adalah dengan menggunakan sistem elektronik untuk semua proyek yang dilakukan, sehingga pengadaan barang dan jasa lebih transparan.

Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa