Perkembangan industry pariwisata yang meningkat menimbulkansuatu kebutuhan di dalam pelayanan antara konsumen maupun biro perjalanan khususnya perlindungan konsumen. Di dalam angkutan pariwisata akan melalui perjanjian atau kontrak yang telah diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.
Penulisan ini mengkritisi tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna biro jasa perjalanan bila terjadi kecelakaan terhadap bis pariwisata serta untuk mengetahui peran pemerintah dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen, khususnya pada biro jasaperjalananpariwisatadanuntukmengetahuibentuksanksibagipelaku usaha yang merugikan konsumen bagi pengguana jasa biro perjalanan pariwisata dan upaya penyelesaiannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dengan mengemukakan tentang kenyataan hukum yang dialami di lapangan dengan suatu pendekatan yang berpangkal pada pemisahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada di masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan metode penyajiannya dalam bentuk teks deskriptif yang disusun secara sistematis.
Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna biro perjalanan wisata perlu adanya pengawasan dari pemerintah terhadap semua pelaku usaha biro perjalanan wisata dan adanya regulasi yang mengatur tentang stardar oprasional prosedur yang mengatur biro perjalanan agar segala resiko-resiko yang terjadi saat kegiatan dapat diminimalisir sehingga dapat memberikan keamanan kenyamanan dan keselamatan sesuai dengan yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bagi konsumen para pengguna jasa, Terhadap bentuk sanksi yang diberikan dinas pariwisata dan kebudayaan kepada pelaku usaha dalam biro perjalanan wisata dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin tetap usaha pariwisata apabila biro perjalanan pariwisata melanggar segala jenis peraturan yang ditetapkan.
Kata Kunci :Konsumen, Biro Jasa, Angkutan Darat