Masalah pengangkatan anak pada saat ini banyak diperbincangkan dalam masyarakat dan telah mendapatkan perhatian pula dari pemerintah, sehingga masalah pengangkatan anak merupakan problem bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Sehingga terdapat ketidaksinkronan dari sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan peneleti Untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak diIndonesia sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, akibat hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia dan bagaimana permasalahan hukum yang timbul terhadap hubungan kewarisan antara orang tua angkat terhadap anak adopsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisa normahukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya Baik hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan. Hasil dari penelitian yaitu : (1) pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak dikarenakan banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu kasus trafficking/perdagangan anak Untuk itu, perlu pengaturan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. (2) Akibat hukum yaitu berdampak pada perwalian dan hak mewaris (3) Permasalahan hukumyang timbul terhadap hubungan kewarisan antara orang tua angkat terhadap anak adopsi dasar hukum untuk pengaturan hak waris anak adopsi dalam sistem kewarisan di indonesia adalah berpegang kepada wasiat wajibah atau hibah atau peraturan dalam Al-Quran dan kompilasi hukum islam pasal 209 KHI (mengenai wasiat wajibah)
Kata Kunci : Adopsi, Penangkatan anak.