ABSTRAKSI

Skripsi ini mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIl DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG PEMBANTU KALIGAWE”. Adapun yang melatar belakangi penulisan ini karena setiap kredit disertai dengan jaminan kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Sedangkan sekarang ini berkembang praktek pemberian kredit konsumtif dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah SK Pengangkatan PNS bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Sehingga membuat tertarik penulis untuk mengangkat judul sebagaimana tersebut di atas dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian dengan jaminan SK Pengangkatan PNS. Di samping itu juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit tersebut.
Metode pendekatan dalam penelitan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis, yaitu melihat suatu kejadian di lapangan dan memadukannya dengan data sekunder berupa buku-buku pendukung, kemudian akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunujukan bahwa kredit dengan jaminan SK Pegwai Negeri Sipil adalah kredit personal loan dan termasuk jenis kredit konsumif. Kunci pemberian kredit ini di dasarkan atas kerjasama instansi yang di tuangkan dalam nota kesepakatan atau MOU antar pihak Bank dengan instansi Pemerintah dimana nasabah bekerja. Apabila dikaitkan dengan hambatan kredit secara garis besar, kredit dengan jaminan SK Pegawai Negeri Sipil memiliki dua hambatan yaitu Hambatan administratif dalam pemenuhan syarat-syarat kredit dan hambatan yang berkaitan dengan Risiko pembayaran angsuran. Adapun untuk mengatasi permasalahan ini pihak bank sudah mempersiapkan akan solusi dari masalah-masalah tersebut sehingga kredit personal loan bisa berjalan lancar.

Kata kunci: Yuridis, Kredit, Jaminan , Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil