Melihat banyaknya aksi pelanggaran yang dilakukan aparat polisi khususnya dalam penyalahgunaan wewenang Polri membuat penulis ingin mengetahui bagaimana penegakkan kode etik profesi polri dalam penyalahgunaan wewenang di Polrestabes Semarang. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai penegakkan kode etik profesi polri dalam penyalahgunaan wewenang. Permasalahan yang diangkat yaitu apa saja langkah dalam penegakkan kode etik profesi polri dalam penyalahgunaan wewenang, apa saja Kendala yang dihadapi Propam dalam menegakkan kode etik polri terhadap penyalahgunaan wewenang polri dan Mengatasi kendala yang dihadapi Propam dalam menegakkan kode etik Polri terhadap penyalahgunaan wewenang Polri.
Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melakukan wawancara dan melakukan pengumpulan data baik dari data primer maupun data sekunder.
Menurut hasil penelitian penulis, ternyata Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyebutkan penegakkan kode etik polisi dan bagaimana sanksi yang didapatkan jika seorang polisi menyalahgunakan wewenangnya, kendala yang dihadapi yaitu dikelompokkan ke dalam lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Selain itu dalam mengatasi kendalapun terdapat pembenaran mengenai faktor kendala tersebut.
Kata kunci: kode etik, profesi, wewenang polri.