Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Adapun pengertian Bank Syariah diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan “ Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BankUmum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Adapun Fatwa DSN-MUI, No.29/DSN-MUI/VI/2002, fatwa DSN-MUI, No.19/DSN-MUI/IV/2001, fatwa DSN-MUI, No.09/DSN-MUI/IV/2000, adalah dasar hukum Perbankan Syariah pada umumnya dan Bank Syariah Mandiri pada khususnya dalam menjalankan kegiatan pembiayaan dana talangan haji. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan perjanjian akad qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri, disamping peran Notaris dalam pembuatan akta akad pembiayaan tersebut.
Jenis penelitian ini adalah normatif, dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini cenderung menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Sifat penelitian ini deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data skunder, selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis secara kwalitatif untuk membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum syar`i (hukum Islam). Uraian hasil analisis dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi dan logika hukum sehingga memperoleh gambaran dan membuat kesimpulan serta saran yang bermanfaat.
Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan akad pembiayaan qard wal ijarah di Bank Syariah Mandiri bertentangan dan atau tidak sejalan dengan prinsip syariah, karena tidak sejalan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi dasar hukum program pembiayaan dana talangan haji di Perbankan Syariah, yaitu ada persyaratan pembebanan ujrah dalam pembiayaan talangan haji, dan ini juga melanggar prinsip asas perjanjian dalam hukum Islam yaitu asas kemaslahatan (tidak memberatkan). Dalam pembuatan akta akad pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri peran Notaris tidak ada, karena akad pembiayaan yang dibuat dalam bentuk akta perjanjian dibawah tangan.

Kata kunci : Peran Notaris, Akad Pembiayaan, Dana Talangan Haji, Bank Syariah Mandiri