Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan HAM dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2013 dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM di Kabupaten Brebes
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, (socio-legal research)artinya ingin melihat dari segi efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia di Kabupaten Brebes. Metode pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan HAM(Kajian pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2013 di Kabupaten Brebes) disimpulkan : Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin terlaksananya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM. Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM bertujuan untuk memacu, memberikan motivasi, mengembangkan sinergi SKPD/Instansi vertikal dan mengetahui hasil kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran, ketiadaan data, keterbatasan SDM dan lemahnya koordinasi. Upaya untuk mengatasi yaitu alokasi anggaran yang cukup, pedoman pelaporan yang efektif, meningkatkan pengetahuan HAM dan agenda pertemuan rutin.
Kata Kunci : Kabupaten/Kota Peduli HAM adalah penghargaan dalam
Perlindungan HAM.