Dalam pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Pekalongan terlebih saat kondisi perekonomian global yang sedang mengalami kondisi yang tidak sehat ada indikasi pelaksanaan pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik dari aspek perlindungan hukumnya maupun proses penyelesaian perselisihan yang terjadi antara para pihak. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut perlu dikaji bagaimana konstruksi perlindungan hukum pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kemudian implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kelemahan dari perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta solusinya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa realita dilapangan terjadi perbedaan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dengan aturan. Implementasi perlindungan hukumnya juga belum dapat maksimal. Terdapat kelemahan-kelemahan dalam implementasi perlindungan tersebut yang disebabkan oleh berbagai faktor.
Melihat kemungkinan dampak negatif dari pemutusan hubungan kerja, dapat disarankan agar pemutusan hubungan kerja menjadi alternatif terakhir yang dilakukan oleh perusahaan. Perlu adanya peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah yang dapat mengakomodir para pihak secara komprehensif. Perlu adanya revisi Undang-Undang Ketengakerjaan karena banyak kelemahan terbukti dengan banyak pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Perlu adanya “Jaminan Pesangon” dan sanksi terhadap pengusaha yang melakukan PHK yang tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Perlu ditambah personil aparat ketenagakerjaan yang berkompeten dan berintegritas tinggi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak.

Kata Kunci : Implementasi Perlindungan Hukum, Pekerja, PHK.