CAHYANINGRUM, DIANA WIBAWANI (2016) PERANAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN REMBANG DALAM PENENTUAN UPAH MINIMUM UNTUK MEWUJUDKAN HAK TENAGA KERJA ATAS KEHIDUPAN YANG LAYAK. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER.pdf Baca Disini (736kB) | Preview Download (736kB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Baca Disini (117kB) | Preview Download (117kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Baca Disini (89kB) | Preview Download (89kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (367kB) | Preview Download (367kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (284kB) | Preview Download (284kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (197kB) | Preview Download (197kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Baca Disini (160kB) | Preview Download (160kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai
apakah penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja dapat mewujudkan hak tenaga
kerja atas kehidupan yang layak, bagaimanakah peranan Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang dalam Penetapan Upah Minimum
Kabupaten Rembang dan apa Hambatan untuk mewujudkan hak tenaga kerja atas
kehidupan yang layak, Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Rembang dalam mengatasi hambatan yang ditemui pada
penetapan upah minimum Kabupaten Rembang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini
adalah bersifat deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Upah Minimum Kabupaten yang
ditetapkan tersebut belum memenuhi Kebutuhan Hidup Layak bagi Buruh di
Kabupaten Rembang mengingat besarnya biaya hidup sehari-hari di Rembang.
Kendala yang dihadapi oleh Dinsosnaker dalam menjalankan perannya dalam
pelaksanaan kebijakan upah minimum antara lain: Pengaturan tentang Upah
Minimum Kabupaten (UMK) tidak diatur secara persektor dari jenis usaha yang
dijalankan; kurangnya respon dari perusahaan untuk mentaati peraturan yang ada,
bahwa di Kabupaten Rembang masih banyak terdapat perusahaan yang kurang
merespon atau tidak menaati peraturan terkait ketenagakerjaan; Iklim investasi di
Kabupaten Rembang masih belum stabil, dan Masih rendahnya daya beli
masyarakat. Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Rembang
senantiasa berusaha menciptakan komunikasi yang baik dan menjembatani
perbedaan pemahaman antara pekerja dan pengusaha. Hal tersebut dilakukan
dengan maksud untuk menjaga iklim usaha di Kabupaten Rembang. Pekerja dan
Pengusaha diberikan pemahaman yang sama bahwa iklim usaha yang baik akan
dapat mendorong terciptanya lapangan kerja serta semakin tumbuhnya
perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli
Masyarakat Rembang..
Kesimpulan yang diperoleh bahwa Upah Minimum Kabupaten Rembang
belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak di Rembang karena ditentukan
berdasarkan kehidupan layak seorang bujangan. Dalam proses pengusulan Upah
Minimum Kabupaten Rembang terdapat beberapa kendala yang ditemui oleh
Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang diantaranya Upah yang tidak diatur
berdasar sektor jenis usaha, rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan
yang ada, iklim investasi yang masih belum stabil serta masih rendahnya daya beli
masyarakat di Rembang.

Kata Kunci : Upah Minimum, Kebutuhan Hidup Layak, Tenaga Kerja

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Oct 2016 07:07
Last Modified:	12 Oct 2016 07:07
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5533

Actions (login required)

View Item