Negara Indonesia adalah Negara hukum.Negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan, dengan demikian terdapat implikasi dari Negara hukum adalah anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut.Salah satu bentuk Negara hukum dapat terlihat dari hukum positif yang berlaku salah satunya dalam bentuk peraturan perundang-Undangan.
Peraturan Perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Hal tersebut termuat dalam Pasal 96 angka satu.Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam permasalahan, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Purworejo, Untuk mengetahui criteria Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Purworejo dalam pembentukan Peraturan Daerah apabila dinilai berdasarkan Teori Sherry Arnstein, Untuk mengetahui solusi agar Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Purworejo dalam Pembentukan Peraturan Daerah menjadi partisipasi yang sesungguhnya.
Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.Dalam penyusunan Peraturan daerah dalam Pasal 96 Ayat 2 dijelaskan masukan secara lisan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.Masyarakat itu sendiri dapat berupa orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas subtansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan memudahkan bagi para perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun suatu ketentuan yang diharapkan mampu mewujudkan keserasian antara harapan dengan kenyataan di lapangan.

Kata Kunci: Paraturan Perundang-Undangan-Peraturan Daerah-Partisipasi Masyarakat