setiap produk makanan dan minuman, masih banyak beredar makanan dan minuman yang tidak memenuhi kriteria sebagai produk makanan dan minuman halal. Hal tersebut banyak dijumpai terutama untuk produk-produk makanan dan minuman yang diolah oleh industri rumah tangga maupun industri menengah, seperti olahan bakso, mie, daging sapi dan sebagainya. Permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Mengapa perlu ada perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman ? (2) Bagaimana Kebijakan Labelisasi Halal oleh Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman ?
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Mengkaji dan menganalisis perlunya perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman, (2) Mengkaji dan menganalisis kebijakan labelisasi halal oleh Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (normatif legal research). Dalam penelitian ini pendekatan normatif dilakukan untuk membahas perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman melalui kebijakan labelisasi halal.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : (1) Perlunya ada perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman dipengaruhi oleh : Dampak perkembangan teknologi pangan, Dampak derasnya barang impor dari negeri non muslim, Kecurangan dan pengelabuan oleh produsen dan pedagang
\Lemahnya regulasi dalam perlindungan konsumen Muslim. (2) Kebijakan labelisasi halal oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman secara normatif telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan keamanan, mutu dan gizi pangan adalah upaya pemerintah dalam pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Dalam implementasinya, kebijakan labelisasi halal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Labelisasi Halal