Pajak merupakam sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagia salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran sektor perpajakan dalam penyelengggaraan pemerintah dapat kita lihat pada peningkatan dan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan hasil dari punutan perpajakan yang di maksimalkan dari tahun ke tahun. Agar punutan pajak itu sesuai dan tidak minciderai rasa keadilan di dalam masyarakat maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan menyadarkan pungutan pajak melalui Undang-Undang. Tanpa Undang-Undang, pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat dan tidak sah. Oleh karena pemungutan pajak untuk untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang “. Telah terjadi perubahan besar dalam sistem perpajakan dari Official Assesment ke Self Assesment maka pada pelaksanaan pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Perbedaan antara Wajib Pajak dan Fiskus terjadi karena tidak dapat titik temu dalam persepsi penafsiran peraturan perundang-undangan perhitungan serta penerapan peraturan perundang-undangan secara jelas. Perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus inilah yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Sengketa pajak perlu diselesaikan perlu diselesaikan secara adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, sederhana, serta memberi kepastian hukum. Disinilah eksitensi Pengadilan Pajak sangat diperlukan agar keadilan dalam hal membayar pajak dapat ditegakkan.
Tingginya rasa ketidak percayaan masyarakat terhadapa penegakkan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak serta masih adanya dualisme dalam kedudukan Pengadilan Pajak. Maka mendorong Penulis untuk melakukan penelitian sejarah Perkembangan Pengadilan Pengadilan Pajak dan untuk mengetahui eksitensi kedudukan Pengadilan Pajak apakah telah sesuai dengan konstitusi dasa UUD 1945.