PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTAWARINGIN BARAT (STUDI KASUS PT. GUNUNG SEJAHTERA YOLI MAKMUR)
Berkas Tugas Akhir
Ilmu Hukum_30302300403_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Abstract
Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menuntut kepatuhan terhadap hukum. Hukum pidana berperan menjaga ketertiban dan keadilan. Pencurian buah kelapa sawit sebagai kejahatan di sektor perkebunan menimbulkan kerugian. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Barat diperlukan untuk memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum polres kotawaringin barat (Studi Kasus PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur) dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum polres kotawaringin barat (Studi Kasus PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur).
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder dari studi kepustakaan. Bahan hukum meliputi primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan peran Kepolisian.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum polres kotawaringin barat (Studi Kasus PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur). Penegakan hukum pidana terhadap pencurian buah kelapa sawit di wilayah Polres Kotawaringin Barat, khususnya studi kasus di PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur, menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan industri perkebunan. Salah satu kasus menonjol melibatkan tersangka R binti G yang tertangkap tangan mengangkut 500 kg berondolan sawit menggunakan sepeda motor pada Februari 2026. Penyidik menerapkan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), khususnya Pasal 477 terkait pencurian dengan pemberatan dan Pasal 591 mengenai penadahan. Meskipun motif ekonomi sering melatarbelakangi aksi warga lokal, Polri tetap mengedepankan profesionalitas melalui pengumpulan alat bukti yang sah dan koordinasi intensif dengan Kejaksaan. Langkah tegas ini bertujuan memberikan efek jera, melindungi investasi sektor publik, serta menjamin kepastian hukum di wilayah Kalimantan Tengah dan kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum polres kotawaringin barat (Studi Kasus PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur) dan solusinya. Kendala luasnya lahan yang tidak sebanding dengan personel keamanan serta minimnya fasilitas penerangan dan komunikasi. Faktor ekonomi warga dan keberadaan penadah ilegal turut memperkeruh situasi sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kotawaringin Barat. Secara administratif, ditemukan inkonsistensi data dalam berkas perkara serta hambatan melacak identitas pelaku yang melarikan diri. Solusinya mencakup implementasi teknologi pengawasan digital melalui kamera pemantau dan unit drone sensor panas serta penguatan patroli gabungan secara berkala. Perbaikan akurasi penyidikan dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi langkah krusial untuk menekan angka kriminalitas perkebunan secara sistemik.
Kata Kunci : Kelapa Sawit, Pencurian, Penegakan Hukum Pidana, Polres Kotawaringin Barat
Informasi Item
Pencarian Lanjutan
Isi satu, beberapa, atau semua kolom sesuai kebutuhan.
