TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Palangka Raya)
Berkas Tugas Akhir
Ilmu Hukum_30302300383_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Abstract
Tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam kelangsungan hidup generasi penerus bangsa. Pemerintah telah berupaya menanggulangi kejahatan ini melalui instrumen penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji penerapan hukum tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Palangka Raya serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data utama menggunakan data sekunder yang berfokus pada bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Palangka Raya, undang-undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Slamet Riadi alias Slamet bin Abdul Khohir telah tepat secara dogmatika hukum pidana. Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih mencapai 5.08 gram. Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) month kurungan. Teknik penindakan berupa undercover buy oleh aparat kepolisian dinyatakan sah dan berhasil membuktikan adanya unsur kesengajaan serta pertanggungjawaban pidana penuh pada diri terdakwa. Adapun faktor kendala yang ditemukan dalam penerapan sanksi ini meliputi faktor ekonomi (kesulitan finansial terdakwa sebagai buruh bangunan yang tergiur upah masif) , lemahnya sistem pengawasan peredaran obat terlarang oleh otoritas terkait , serta masih rendahnya partisipasi, kesadaran, dan pemahaman masyarakat luas dalam membantu pencegahan serta pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika.
Informasi Item
Pencarian Lanjutan
Isi satu, beberapa, atau semua kolom sesuai kebutuhan.
