library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

BATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT PRESIDEN DAN WAPRES DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

Detail Tugas Akhir

BATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT PRESIDEN DAN WAPRES DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

Nadila, Sofia (2026) BATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT PRESIDEN DAN WAPRES DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
Ilmu Hukum_30302200391_fullpdf.pdf
Restricted to Registered users only
PDF
Text
Ilmu Hukum_30302200391_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Abstract

Penelitian ini ditulis karena adanya ketegangan antara jaminan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional dengan pembatasan hukum melalui ketentuan tindak pidana penyerangan harkat Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Nasional. Kebebasan berpendapat di negara demokrasi memiliki peran penting sebagai sarana konrol sosial terhadap pemerintah, namun tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh hukum untuk melindungi kehormatan pihak lain. Permasalahan muncul ketika rumusan norma dalam pasal 218 dan 219 KUHP dinilai multitafsir dan berpotensi menghambat kritik yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kebebasan berpendapat dalam perspektif KUHP Nasional serta mengkaji keseuaiannya dengan prinsip negara hukum demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke permasalahan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan yang diungkapkan dalam KUHP Nasional bukanlah kebebasan absolut karena dibatasi oleh Pasal 218 dan 219, dengan pembedaan antara kritik yang dilindungi dan penghinaan kriminal, serta sifat absolut dari pelanggaran pengaduan sebagai batasan prosedural. Namun, norma ini masih menyisakan ruang untuk interpretasi dalam praktiknya. Secara keseluruhan, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia bersifat kondisional, karena meskipun secara formal sah, masih berpotensi menimbulkan tindakan yang tidak proporsional terhadap kebebasan yang diungkapkan jika tidak diimplementasikan secara ketat.

Kata kunci : kebebasan berpendapat, KUHP Nasional, Presiden dan Wakil Presiden.

Informasi Item

Item Type Thesis (Undergraduate)
Subjects K Law > K Law (General)
Divisions Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Date Deposited 16 Nov 2026 03:22
URI https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/47211

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints