library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI INSEMINASI BUATAN MELALUI SEWA RAHIM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail Tugas Akhir

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI INSEMINASI BUATAN MELALUI SEWA RAHIM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

NABILA, SYAHIROTUN (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI INSEMINASI BUATAN MELALUI SEWA RAHIM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
Ilmu Hukum_30302200263_fullpdf.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only until 26 December 2026.
PDF
Text
Ilmu Hukum_30302200263_pernyataan_publikasi.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only until 31 December 2026.

Abstract

Ketidakpastian mengenai status nasab anak disebabkan oleh keterlibatan tiga pihak (ayah biologis, ibu genetik, dan ibu pengganti), yang berdampak pada penentuan nasab, hak nafkah, perwalian, serta hak waris anak. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan yuridis komparatif yang bertujuan : 1). Untuk mengetahui dan memahami prosedur inseminasi buatan melalui sewa rahim berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, 2). Untuk mengetahui hak waris anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan melalui sewa rahim menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, 3). Untuk mengetahui kedudukan hukum dan status nasab anak yang dilahirkan melalui metode inseminasi buatan dengan sewa rahim menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Data yang digunakan bersifat sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Prosedur inseminasi buatan melalui penggunaan ibu pengganti belum mendapatkan pengaturan yang khusus dan bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2). Dalam pandangan hukum Islam praktik ini dianggap haram (Fatwa MUI 1990 dan Ijtima’ Ulama 2006). Anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan melalui sewa rahim menghadapi keterbatasan dalam hal hak waris, karena adanya persoalan nasab. Dalam hukum positif Indonesia, anak hasil inseminasi buatan melalui sewa rahim juga tetap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh hak waris secara penuh, 3). Dalam hukum Islam status nasab anak hasil hanya diakui dari ibu pengganti yang melahirkan, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, anak dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga nasab dan hak warisnya hanya terikat pada ibu pengganti.

Kata Kunci: Hak Waris Anak, Inseminasi Buatan, Sewa Rahim, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia.

ABSTRACT
Uncertainty regarding the child's lineage status is caused by the involvement of three parties (biological father, genetic mother, and surrogate mother), which impacts the determination of lineage, rights to support, guardianship, and inheritance rights of the child. This study is a normative legal study that utilizes a comparative juridical approach with the following objectives: 1). To determine and understand the procedure of artificial insemination through womb rental based on applicable law in Indonesia, 2). To determine the inheritance rights of children born from artificial insemination through womb rental according to Islamic law and Indonesian positive law, 3). To determine the legal status and lineage status of children born through artificial insemination with womb rental according to Islamic law and Indonesian positive law. This study uses the statutory approach method, conceptual approach, and comparative approach. The data used are secondary.
The results of the study indicate that 1). The procedure of artificial insemination through the use of surrogate mothers has not received specific regulations and is contrary to Article 58 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 1337 of the Civil Code, 2). In the view of Islamic law, this practice is considered haram (MUI Fatwa 1990 and Ijtima' Ulama 2006). Children born from artificial insemination through womb rental face limitations in terms of inheritance rights, due to lineage issues. In Indonesian positive law, children resulting from artificial insemination through womb rental also still face limitations in obtaining full inheritance rights, 3). In Islamic law, the lineage status of the child is only recognized from the surrogate mother who gave birth, while in Indonesian positive law, the child is considered an illegitimate child, so that his lineage and inheritance rights are only bound to the surrogate mother.

Keyword : Child Inheritance Rights, Artifical Insemination, Uterine Rent, Islamic Law, Indonesian Positive Law.

Informasi Item

Item Type Thesis (Undergraduate)
Subjects K Law > K Law (General)
Divisions Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Date Deposited 13 Nov 2026 09:37
URI https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/47164

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints