library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

ANALISA YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI QRIS

Detail Tugas Akhir

ANALISA YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI QRIS

TAMIM, NAJID (2026) ANALISA YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI QRIS. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
Ilmu Hukum_30302200203_fullpdf.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only until 31 December 2026.
PDF
Text
Ilmu Hukum_30302200203_pernyataan_publikasi.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only until 31 December 2026.

Abstract

Quick Response Code Indonesian Standard QRIS bentuk perkembangan teknologi finansial yang hadir sebagai inovasi sistem pembayaran digital yang memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat Indonesia. Namun, di balik kemudahan proses transaksi tersebut, terdapat ancaman serius berupa pencurian data pribadi pengguna QRIS melalui berbagai modus seperti phishing, quishing, hingga skimming data transaksi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai lex specialis memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi pengguna QRIS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi pidana pencurian data pribadi yang dilakukan melalui QRIS dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi pengguna QRIS berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menyajikan uraian sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan sanksi pidana dan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yaitu bentuk sanksi pidana pencurian data pribadi melalui QRIS dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi pengguna QRIS, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur sanksi pidana pencurian data pribadi melalui tiga bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu: memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum dikenai sanksi pidana paling lama 5 tahun tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00, mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum dikenai sanksi pidana paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum dikenai sanksi pidana paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. Selain itu juga terdapat ketentuan mengenai pemalsuan data pribadi serta pengaturan pidana tambahan berupa perampasan aset dan pembayaran ganti rugi, serta pemberatan sanksi untuk korporasi. Perlindungan hukum terhadap pengguna QRIS diwujudkan melalui dua dimensi, yaitu perlindungan preventif diwujudkan melalui pemberian sembilan hak dasar kepada subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan perlindungan represif diwujudkan melalui tiga mekanisme pemulihan hak korban pencurian data pribadi Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi, Kedua, sanksi administratif, dan Ketiga Sanksi Pidana.
Kata Kunci : QRIS, Data Pribadi, Sanksi Pidana, Pencurian, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
 
ABSTRACK
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) represents a development in financial technology that has emerged as an innovation in digital payment systems, providing ease of transactions for Indonesian society. However, behind the convenience of these transactions lies a serious threat in the form of personal data theft targeting QRIS users through various methods such as phishing, quishing, and transaction data skimming. The enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection as lex specialis provides legal certainty regarding the protection of QRIS users' personal data. This study aims to analyze the forms of criminal sanctions for personal data theft committed through QRIS and to identify the forms of legal protection available to victims of personal data theft among QRIS users based on the Personal Data Protection Law.
The method employed in this study is normative juridical research with a statutory approach. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The data were analyzed qualitatively by presenting a systematic description to produce a comprehensive understanding of the provisions on criminal sanctions and legal protection under the Personal Data Protection Law.
Based on the research results in the discussion, namely the form of criminal sanctions for personal data theft through QRIS and the form of legal protection for victims of personal data theft by QRIS users, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection regulates criminal sanctions for personal data theft through three forms of prohibited acts, namely: obtaining or collecting personal data unlawfully is subject to a maximum criminal sanction of 5 years and/or a maximum fine of Rp 5,000,000,000.00, disclosing personal data unlawfully is subject to a maximum criminal sanction of 4 years and/or a maximum fine of Rp 4,000,000,000.00, and using personal data unlawfully is subject to a maximum criminal sanction of 5 years and/or a maximum fine of Rp 5,000,000,000.00. In addition, there are also provisions regarding the falsification of personal data as well as additional criminal provisions in the form of asset confiscation and payment of compensation, as well as aggravated sanctions for corporations. Legal protection for QRIS users is realized through two dimensions, namely preventive protection realized through the granting of nine basic rights to personal data subjects as regulated in Articles 5 through 13 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and repressive protection realized through three mechanisms for restoring the rights of victims of personal data theft. First, a dispute resolution mechanism through litigation, Second, administrative sanctions, and Third, Criminal Sanctions.
Keyword : QRIS, Personal Data, Criminal Sanctions, Theft, Personal Data Protection Law

Informasi Item

Item Type Thesis (Undergraduate)
Subjects K Law > K Law (General)
Divisions Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Date Deposited 13 Nov 2026 09:35
URI https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/47161

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints