Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Istaka Karya (Persero) yang menyisakan kondisi insolvensi absolut, di mana total utang mencapai Rp1,08 triliun berbanding aset yang hanya bernilai Rp514 miliar. Kondisi defisit parah ini memicu kerugian masif bagi para mitra kerja berskala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kreditur dalam perkara kepailitan BUMN Persero, serta mengkaji dampak kepailitan tersebut terhadap pemenuhan hak-hak kreditur ditinjau dari prinsip pelindungan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data utama yang digunakan merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan dua simpulan utama. Pertama, kedudukan hukum vendor dan subkontraktor (UMKM) dalam perkara kepailitan PT Istaka Karya secara mutlak terklasifikasi sebagai kreditur konkuren yang inferior akibat ketiadaan jaminan kebendaan (Pasal 1131 jo. 1133 KUHPerdata). Keberadaan doktrin pemisahan kekayaan negara dan batas tanggung jawab (limited liability) mengakibatkan pemenuhan asas proporsionalitas (pari passu prorata parte) menjadi fiktif. Kedua, kepailitan ini memicu dampak destruktif berantai (efek domino) berupa kelumpuhan modal kerja hingga PHK di tingkat UMKM. Hukum kepailitan saat ini terbukti mengalami kebuntuan karena hanya menghadirkan kepastian prosedural yang mekanistis namun mengabaikan keadilan substantif, sehingga memunculkan kesenjangan tajam dengan keadilan ekonomi. Oleh karenanya, mendesak dilakukan terobosan hukum progresif berupa intervensi dana talangan (bailout) oleh negara dan pembentukan lex specialis kepailitan BUMN.

Kata Kunci: Kepailitan, BUMN, PT Istaka Karya, Kreditur Konkuren, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This research is motivated by the bankruptcy of the State-Owned Enterprise (BUMN) PT Istaka Karya (Persero), which resulted in absolute insolvency, with total debts reaching IDR 1.08 trillion against assets of only IDR 514 billion. This severe deficit triggered massive losses for micro, small, and medium enterprise (MSME) partners. Therefore, this study aims to analyze the legal standing of creditors in BUMN Persero bankruptcy and examine its impact on the fulfillment of creditors' rights from the perspective of legal protection principles.

The research method used is a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications. The primary data utilized is secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through library and document studies, subsequently analyzed using qualitative juridical methods to comprehensively answer the research problems.

The research analysis reveals two main conclusions. First, the legal standing of vendors and subcontractors (MSMEs) in the bankruptcy of PT Istaka Karya is absolutely classified as inferior concurrent creditors due to the absence of material guarantees (Article 1131 in conjunction with Article 1133 of the Indonesian Civil Code). The doctrine of separation of state wealth and limited liability makes the fulfillment of the proportionality principle (pari passu prorata parte) fictitious. Second, this bankruptcy triggered a destructive domino effect, including working capital paralysis and mass layoffs at the MSME level. The current bankruptcy law has proven to be deadlocked, providing only mechanistic procedural certainty while ignoring substantive justice, thus creating a sharp gap with economic justice. Therefore, progressive legal breakthroughs are urgently needed, such as state bailout interventions and the establishment of a lex specialis for BUMN bankruptcy.

Keywords: Bankruptcy, State-Owned Enterprises (BUMN), Concurrent Creditors, Legal Protection.