YUVIARSO, YON (2026) REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300159_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300159_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Sebelumnya muncul kasus-kasus sejenis, namun sayangnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana tersebut hanya selesai pada pemberian sanksi administratif berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Tujuan penelitian ini adalah :1) untuk menemukan dan menganalisis bagaimana regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini, 2) untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini, 3) untuk menemukan rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.
Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan socio legal research, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi; 2).Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum, kelemahan budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu pelaksanaan penyitaan belum maksimal antara lain aset yang disembunyikan sehingga tidak bisa dilacak walaupun kejaksaan telah bekerja sama dengan beberpa institusi seperti BPN, Samsat, dan PPATK, hasil Kejahatan yang diatasnamakan kepada pihak ketiga, dan Informasi transaksi terlambat. Kelemahan dari aspek struktur hukum bahwa Jaksa penyidik, dalam banyak kasus, cenderung lebih fokus pada pembuktian tindak pidana korupsi melalui penyidikan yang dapat menghasilkan berkas perkara yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan; 3).Rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana yang sebelumnya belum berdasarkan nilai keadilan kini berdasarkan nilai keadilan. Rekonstruksi norma regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 38 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 30 A.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Penyitaan, Kewenangan Jaksa.

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade and Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Apr 2026 01:54
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46237

Actions (login required)

View Item