SIDAURUK, HAMONANGAN (2026) REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300156_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300156_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Kejahatan pornografi jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan etika, moral, dan penghormatan terhadap martabat manusia, namun Penjelasan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 yang menyatakan larangan memiliki atau menyimpan pornografi tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri justru membuka celah hukum yang melemahkan tujuan undang-undang. Hal ini terbukti dalam kasus CCTV tersembunyi di kos putri Serang, di mana pelaku lolos dari jerat pidana meski telah melanggar privasi dan martabat korban karena tidak terbukti menyebarkan rekaman. Kondisi ini menunjukkan disharmoni antara semangat pemberantasan pornografi dengan regulasi yang berlaku serta mengaburkan perlindungan hukum bagi korban. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menelaah regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri belum berbasis keadilan; menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan saat ini; membangun dan merumuskan rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan sociolegal research.
Hasil penelitian ini adalah Regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 dinilai belum berbasis keadilan karena memberikan celah hukum melalui frasa “tidak termasuk untuk dirinya sendiri”, yang pada praktiknya memungkinkan pelaku perbuatan asusila lolos dari jerat pidana dengan dalih konsumsi pribadi. Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri tampak pada tiga sisi: substansi, struktur, dan kultur. Pada tataran substansi, terdapat disharmoni dan multitafsir dalam Penjelasan Pasal 6 yang mengecualikan kepemilikan untuk “diri sendiri” sehingga melemahkan tujuan pembatasan/pemberantasan pornografi. Kelemahan struktur meliputi, Undang-Undang Pornografi memonopoli penyidikan pada Polri, menimbulkan kesenjangan penyidikan perkara siber. Kelemahan kultur hukum meliputi, sikap permisif yang memandang pornografi sebagai urusan privat, keragaman nilai kesusilaan antardaerah, serta pergeseran masyarakat yang mewajarkan seseorang menikmati konten pornografi. Rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berangkat dari kenyataan bahwa pornografi bertentangan dengan norma agama, budaya masyarakat Indonesia. Celah hukum dalam Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi yang memberikan pengecualian untuk kepemilikan pribadi menimbulkan multitafsir serta membuka ruang penyalahgunaan oleh pelaku untuk menghindari sanksi pidana. Dengan menghapus frasa “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, regulasi akan selaras dengan tujuan pembentukan undang-undang yaitu mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
Kata Kunci: Pornografi; Tindak Pidana; Rekonstruksi

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade and Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Apr 2026 01:55
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46233

Actions (login required)

View Item