RIYADI, SLAMET (2026) REKONTRUKSI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEALFAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI RESTORATIF JUSTICE. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300141_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300141_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan lalu lintas oleh anak (Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) masih berorientasi retributif melalui proses peradilan formal, bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan restorative justice melalui diversion. Kasus ribuan anak terlibat kecelakaan fatal menunjukkan trauma korban, overcrowding LPKA, dan minimnya rehabilitasi pelaku anak, sehingga diperlukan rekonstruksi penyelesaian berbasis restoratif.
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakharmonisan regulasi penyelesaian kecelakaan lalu lintas fatal oleh anak serta merekonstruksi model penyelesaian melalui restorative justice yang mengintegrasikan pemulihan korban, rehabilitasi anak, dan pencegahan recidivism.
Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum utama mencakup UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai prosedur diversi dan mediasi penal dalam kasus kecelakaan fatal.
Penelitian ini menemukan bahwa meskipun UU SPPA telah mengamanatkan diversi sebagai prioritas penyelesaian perkara anak, implementasinya dalam kasus kealpaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian masih sangat rendah. Data empiris menunjukkan bahwa mayoritas kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal yang dilakukan oleh anak tetap diproses hingga pengadilan dan berakhir dengan pemidanaan, meskipun ancaman pidananya di bawah 7 tahun yang seharusnya wajib diupayakan diversi sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi: Pertama, resistensi kuat dari keluarga korban yang menolak diversi karena menganggap kecelakaan yang menyebabkan kematian adalah kejahatan serius yang harus dihukum, didorong oleh emosi kehilangan dan keinginan untuk pembalasan (retribusi). Kedua, ketidakpahaman aparat penegak hukum tentang penerapan restorative justice dalam konteks kealpaan lalu lintas, dimana banyak penyidik, jaksa, dan bahkan hakim yang masih berpandangan bahwa kasus dengan korban meninggal tidak layak untuk diversi. Ketiga, tidak adanya pedoman teknis yang jelas dan rinci mengenai mekanisme diversi untuk kealpaan lalu lintas, termasuk kriteria kesepakatan, bentuk ganti rugi yang memadai, dan prosedur mediasi yang efektif. Keempat, lemahnya peran Bapas dalam proses diversi karena keterbatasan sumber daya manusia dan tidak adanya protokol khusus untuk mediasi antara anak pelaku dengan keluarga korban yang sedang berduka. Kelima, ketidakjelasan mengenai bentuk dan besaran kompensasi atau restitusi yang harus disepakati dalam diversi, sehingga sering terjadi ketidaksepakatan mengenai nilai ganti rugi antara keluarga pelaku dengan keluarga korban.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Kealfaan, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak, Keadilan Restoratif.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Apr 2026 03:54
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46216

Actions (login required)

View Item