NASUTION, KHAIRUR RAHMAN (2026) REKONTRUKSI PERAN NEGARA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENYALAHGUNAAN JABATAN DAN KEWENANGAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300126_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300126_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang atau money laundering merupakan kejahatan serius yang mengancam integritas sistem hukum dan ekonomi negara, terutama ketika dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan dan kewenangan oleh pejabat publik. Di Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terintegrasi dengan tindak pidana asal, khususnya korupsi. Meskipun kerangka normatif telah diperkuat melalui harmonisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, praktik penegakan hukum masih menunjukkan kelemahan struktural dalam peran negara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan praktik penegakan hukum terhadap pencucian uang yang bersumber dari penyalahgunaan jabatan, serta merumuskan model rekonstruksi peran negara yang lebih efektif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui studi kepustakaan terhadap undang-undang, putusan pengadilan, serta laporan lembaga terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran negara dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang masih bersifat pasif dan reaktif, ditandai dengan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, belum optimalnya pemulihan aset, serta absennya pengaturan tegas terhadap politically exposed persons dalam aspek penindakan. Penyalahgunaan jabatan terbukti memberikan akses terhadap infrastruktur kekuasaan yang mempermudah praktik pencucian uang melalui penggunaan pihak nominee, penyalahgunaan diskresi, dan pengalihan aset lintas batas negara. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi peran negara dari paradigma state as prosecutor menuju state as asset guardian dengan menekankan penguatan pemulihan aset, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta penegakan hukum yang terintegrasi dan progresif.
Kata kunci: rekonstruksi peran negara, tindak pidana pencucian uang, penyalahgunaan jabatan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Apr 2026 04:09
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46194

Actions (login required)

View Item