GINTING, GLORIA GITA PUTRI (2026) REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEWUJUDKAN SISTEM ADIMINISTRASI PERTANAHAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300116_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300116_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah Untuk menggali dan menganalisis Untuk menganalisis dan menemukan regulasi regulasi kewenangan PPAT belum berbasis nilai keadilan, Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi kewenangan PPAT belum berbasis nilai keadilan. Dan Untuk menemukan rekonstruksi regulasi regulasi kewenangan PPAT yang berbasis nilai keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normative dan sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis, sumber dan jenis data yaitu data primer yang dilakukan dengan metode penelitian ini lebih menekankan pada penelitian data sekunder atau data kepustakaan,analisis data yang digunakan penelitian ini adalah yuridis kualitatif.

Hasil Penelitian ini menemukan Regulasi kewenangan PPAT dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia belum sepenuhnya berbasis pada nilai keadilan. Masih terdapat berbagai tantangan seperti ketimpangan akses dan informasi, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, serta masalah penyelesaian sengketa tanah. Untuk mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang berkeadilan, diperlukan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas PPAT, serta memperkuat perlindungan hak-hak tanah masyarakat. Dengan demikian, regulasi yang ada perlu diperbarui untuk mendukung pemerataan akses dan keadilan sosial dalam pengelolaan pertanahan. Rekonstruksi regulasi Kewenangan PPAT perlu diperkuat untuk mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang berbasis pada nilai keadilan, Rekonstruksi regulasi Kewenangan PPAT Yang Berbasis Nilai Keadilan. Sejalan dengan pemikiran hukum progresif maka dalam melakukan rekonstruksi Aministrasi Pertanahan diperlukan suatu pendekatan religius. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Asas-asas Hukum kewenangan PPAT dalam sistem administras pendaftaran tanah lebih luas. Dengan merubah pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 menjadi PPAT bertugas melaksanakan seluruh kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah, dapat memperluas tugas pokok PPAT.

Kata Kuci: Rekonstrksi Regulasi, Kewenangan PPAT, Pertanahan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2026 07:59
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46181

Actions (login required)

View Item