RENARDI, ANDRE (2026) REKONTRUKSI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMUKULAN RINGAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300115_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300115_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana pemukulan ringan, yang secara legalitas diatur dalam Pasal 352 KUHP, seringkali diproses melalui jalur peradilan pidana konvensional (retributive justice) yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Namun, dalam praktiknya, regulasi saat ini masih menyisakan problematika yuridis terkait pemulihan hak korban yang sering terabaikan. Mekanisme pertanggungjawaban pidana yang ada cenderung kaku dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi perdamaian antara pelaku dan korban. Selain itu, terdapat inkonsistensi regulasi antara Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 mengenai batasan syarat materiil penerapan keadilan restoratif, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara pemukulan ringan di tingkat penyidikan maupun penuntutan.
Secara Normatif, Tindak Pidana Pemukulan Ringan Diatur Dalam Pasal 352 KUHP. Meskipun Ancaman Pidananya Relatif Singkat (Paling Lama Tiga Bulan Penjara), Orientasi Hukum Yang Digunakan Masih Bersifat Retributif (Pembalasan). Dalam Regulasi Ini, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Hanya Berfokus Pada Hubungan Antara "Negara Dan Pelaku", Sehingga Kepentingan Korban Untuk Mendapatkan Pemulihan Seringkali Terabaikan. Hal Ini Menciptakan Kekakuan Hukum Di Mana Negara Wajib Menghukum, Namun Luka Sosial Antara Pelaku Dan Korban Tetap Tidak Terselesaikan.
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan formulasi rekonstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemukulan ringan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Restorative Justice ke dalam norma hukum positif agar tercipta keseimbangan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendamaikan.
Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pidana dan keadilan restoratif, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah.
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana saat ini perlu direkonstruksi dengan mengedepankan mediasi penal sebagai kewajiban prosedural dalam tindak pidana pemukulan ringan sebelum masuk ke tahap persidangan. Rekonstruksi dilakukan dengan mempertegas posisi korban dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku, baik berupa ganti rugi materiil maupun kompensasi sosial, tanpa mengesampingkan pengawasan negara. Implementasi Restorative Justice dalam kasus ini terbukti efektif mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan lebih mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena mampu memulihkan hubungan sosial yang retak akibat tindak pidana.
Hasil Penelitian merumuskan Pasal 352A KUHP baru yang mengintegrasikan tanggung jawab pidana pelaku melalui empat elemen restoratif:
1. Mediasi wajib pra-peradilan antara pelaku, korban, dan fasilitator untuk kesepakatan damai.
2. Kompensasi material dan immateriel seperti ganti rugi medis, permintaan maaf publik, dan restitusi emosional.
3. Sanksi alternatif berupa pelayanan masyarakat atau pengawasan adat selama 3-6 bulan, menggantikan penjara maksimal 4 bulan.
4. Pengawasan judicial oleh hakim untuk memastikan kepatuhan, dengan sanksi retributif hanya jika gagal restorasi.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Pertanggungjawaban Pidana, Pemukulan Ringan, Restorative Justice, Pemulihan Korban.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2026 08:00
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46179

Actions (login required)

View Item