BINZAR, SOBRANI (2026) REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM KERANGKA DOMINUS LITIS BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302300096_fullpdf.pdf |
|
|
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302300096_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Jaksa memiliki kewenangan dalam penuntutan.jaksa sebagai satu-satunya pengendali penuntutan yang diatur dalam undang-undang kejaksaan. Tujan dari penelitian ini adalah: 1).Menganalisis dan menemukan regulasi penghentian penuntutan tindak pidana perjudian online dalam kerangka berbasis dominus litis belum berbasis restorative justice; 2).Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan tindak pidana perjudian online dalam kerangka berbasis dominus litis saat ini; 3).Untuk membangun dan merumuskan rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana perjudian online dalam kerangka dominus litis berbasis restorative justice.
Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan social legal research, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi penghentian penuntutan tindak pidana perjudian online dalam kerangka berbasis dominus litis belum berbasis restorative justice bahwa masih adanya pembatasan secara limitatif terkait terkait tindak pidana yang bisa dilakukan penghentian penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif; 2) Kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan tindak pidana perjudian online dalam kerangka berbasis dominus litis saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu regulasi yang ada belum secara spesifik dalam mengatur mengenai perjudian online, sehingga dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta disparitas dalam penegakan hukum. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu adanya keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kejahatan siber dan teknologi digital menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu kesadaran masyarakat terhadap larangan judi online masih rendah; 3) Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai yaitu regulasi penghentian penuntutan tindak pidana perjudian online dalam kerangka dominus litis yang dulunya belum berbasis restorative justice, kini berbasis restorative justice. Rekonstruksi norma penghentian penuntutan tindak pidana perjudian online dalam kerangka dominus litis berbasis restorative justice pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 427, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 65 huruf a.
Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Penghentian Penuntutan, Perjudian Online
| Dosen Pembimbing: | Bawono, Bambang Tri and Hanim, Lathifah | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 20 Apr 2026 02:02 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46127 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
