Irawan, Agung (2026) REKONSTRUKSI REGULASI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300091_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300091_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Disertasi ini mengkaji secara mendalam upaya Rekonstruksi Regulasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam ranah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dengan orientasi utama pada pencapaian keadilan substantif. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat penegasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, implementasi peran JPN dalam melindungi aset dan kewibawaan negara masih terhambat oleh kelemahan fungsionalisasi yang berakar pada ketidakselarasan antara aturan formal dan realitas di lapangan, terutama karena peran Kejaksaan masih didominasi oleh fungsi pidana.
Untuk menganalisis akar permasalahan kegagalan implementasi ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan paradigma kritis- konstruktivisme, membedah kegagalan melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Struktur, Substansi, Budaya Hukum). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mengapa regulasi JPN belum berbasis keadilan, memetakan kelemahan fundamental yang menghambat fungsionalisasi JPN, serta merumuskan model rekonstruksi regulasi yang efektif. Landasan filosofis bagi arah rekonstruksi yang berkeadilan didasarkan pada Teori Keadilan John Rawls, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan bahan hukum primer dan sekunder serta wawancara mendalam dengan narasumber kompeten di bidang DATUN.
Hasil pembahasan mengonfirmasi bahwa regulasi JPN belum berbasis keadilan karena adanya Kelemahan Substansi Hukum, di mana sifat fakultatif kewenangan JPN menyebabkan instansi negara memilih advokat swasta, mengakibatkan fragmentasi pertahanan hukum negara. Kelemahan kedua terletak pada Kelemahan Struktur Hukum, di mana penyatuan peran Jaksa Agung menciptakan konflik peran dan potensi ketidaknetralan dalam sengketa TUN. Kelemahan ketiga adalah Kelemahan Budaya Hukum internal yang didominasi kultur pidana, menciptakan disinsentif karier bagi Jaksa DATUN, diperparah oleh rendahnya kepercayaan eksternal dan keterbatasan anggaran operasional.
Sebagai respons atas temuan tersebut, disertasi menyarankan rekonstruksi regulasi yang komprehensif berorientasi pada penguatan sistemik. Saran substansial meliputi perubahan mandat penggunaan JPN oleh instansi pemerintah, BUMN/BUMD menjadi imperatif (wajib) dalam sengketa aset negara. Secara struktural, direkomendasikan pemisahan fungsional peran Jaksa Agung dan penetapan spesialisasi serta sertifikasi wajib bagi Jaksa yang bertugas sebagai JPN di bidang DATUN untuk meningkatkan profesionalisme.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Jaksa Pengacara Negara, Keadilan.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	20 Apr 2026 02:06
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/46124

Actions (login required)

View Item